BORNEOSIDE.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank milik negara. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dana tersebut berasal dari kas pemerintah yang sebelumnya tersimpan di bank sentral. Dengan menempatkan dana di bank umum, pemerintah berharap perputaran uang di perekonomian bisa lebih cepat.
“Jadi saya pastikan dana Rp200 triliun dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9).
Alokasi dana dibagi ke lima bank BUMN. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN mendapat Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.
Menurut Purbaya, dana ini bukan dana darurat, melainkan dana pemerintah yang belum dibelanjakan. Dengan mekanisme ini, bank-bank BUMN dapat memperluas penyaluran kredit, khususnya bagi sektor produktif.
“Tujuannya adalah menciptakan likuiditas di sistem finansial dan menggerakkan perekonomian,” ujarnya.
Dampak ke Masyarakat dan Dunia Usaha
Kebijakan ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan likuiditas yang lebih besar, bank memiliki ruang untuk memperluas penyaluran kredit, termasuk untuk UMKM, kredit perumahan, dan pembiayaan sektor produktif seperti pertanian dan manufaktur.
Likuiditas yang lebih longgar juga berpotensi menahan kenaikan suku bunga kredit. Dengan demikian, biaya pinjaman diharapkan tetap terjangkau, terutama bagi sektor yang sedang berusaha pulih setelah tekanan ekonomi.
Selain itu, dana segar ini dapat membantu menjaga stabilitas sistem perbankan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan penarikan dana masyarakat dan pembiayaan proyek-proyek pemerintah.